Hukum
• 20 Nov 2026
KPK Soroti Hilangnya Aturan Harta Tidak Wajar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hilangnya aturan perampasan harta tidak wajar pada UU Perampasan Aset yang disahkan DPR pada Jumat, 20 November 2026. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut hal itu sebagai hasil pembahasan DPR dan pemerintah. KPK akan mengkaji pasal terkait serta tetap mengoptimalkan penyitaan aset dan jerat TPPU.